Instruksi Tegas DR. Sambas : Minta Tim MNT TV dan MN-TV Temui BPK hingga KPK Untuk Usut Dugaan Korupsi Rp18 M di DPRD Musi Rawas

Update376 Dilihat

MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN – MNTV |

Kabar mengenai dugaan temuan indikasi korupsi sebesar Rp18 Miliar di lingkungan DPRD Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, kini memasuki babak baru yang lebih progresif. Tidak hanya sekadar melayangkan surat resmi, Pimpinan Umum sekaligus Pemimpin Redaksi MNT TV dan Nusantara TV, DR. Sambas, S.I.P., S.H., M.H., secara tegas memerintahkan tim investigasinya untuk mendatangi langsung berbagai lembaga tinggi negara dan aparat penegak hukum (APH).

​Langkah jemput bola ini diambil guna mengonfirmasi kebenaran informasi yang tengah viral di masyarakat terkait hasil temuan kerugian negara/indikasi penyimpangan anggaran yang nilainya sangat fantastis tersebut.

​Dalam arahannya, DR. Sambas menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral sebagai social control untuk memastikan isu korupsi tidak menguap begitu saja.

​”Kami tidak main-main. Selain pengiriman surat resmi, saya telah perintahkan tim untuk bergerak menemui para petinggi di BPKP RI, BPK RI, Kejaksaan Agung, KPK, hingga Kapolri di Jakarta. Kita ingin kejelasan: apakah temuan Rp18 Miliar di DPRD Musi Rawas itu benar adanya atau sekadar isu? Rakyat berhak tahu,” ujar DR. Sambas kepada awak media.

​Tim gabungan dari dua media MNT TV dan Nusantara TV ini dijadwalkan akan melakukan rangkaian audiensi dan koordinasi dengan instansi-instansi berikut:

1. ​Lembaga Audit Pusat: BPKP RI dan BPK RI untuk memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan (LHP).

2. ​Penegak Hukum Pusat: Kejaksaan Agung (Kejagung RI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), dan Mabes Polri untuk mendorong langkah penyelidikan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

3. ​Penegak Hukum Wilayah: Kejati Sumatera Selatan dan Kapolda Sumatera Selatan guna memantau sejauh mana penanganan kasus ini di tingkat provinsi.

​Dugaan indikasi korupsi sebesar Rp18 Miliar di DPRD Musi Rawas ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan daerah. Investigasi ini bertujuan untuk memastikan apakah ada kerugian negara nyata sebagaimana yang ramai diperbincangkan (viral) atau terdapat kekeliruan administrasi.

​Pihak redaksi MNT TV dan Nusantara TV berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan akan mempublikasikan setiap hasil pertemuan dengan lembaga-lembaga terkait kepada masyarakat luas secara transparan.